Kamis, 22 Maret 2012

IMPLEMENTASI POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA BEBAS AKTIF



I. PENDAHULUAN
Politik luar negeri Indonesia semenjak pasca proklamasi kemerdekaan memang sudahmenganut politik luar negeri bebas aktif. Hal ini tertuang dalam Pembukaan Undang-UndangDasar Republik Indonesia 1945 alinia ke-empat yang intinya bebas aktif, anti imperialism dankolonialisme dalam segala bentuk manifestasinya dan ikut serta melaksanakan ketertiban duniayang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.Politik luar negeri suatu negara pada hakekatnya adalah hasil perpaduan dan refleksi dari politikdalam negeri yang dipengaruhi oleh perkembangan situasi nasional maupun Internasional.Berbagai perkembangan tersebut memberikan peluang sekaligus tantangan dalam formulasikebijakan dan implementasi politik luar negari Indonesia bebas aktif.Pengalaman selama perjuangan merebut kemerdekaaan dari Belanda memperkuat landasanpolitik luar negeri dengan tiga unsur utama, antara lain: nasionalisme yang tinggi, penolakanterhadap intervensi politik baik dari domestic maupun internasional, dan kepercayaan diri yangcukup kuat. Ketiga unsur ini lahir dari revolusi yang menegaskan kemerdekaan danmemaksakan pengakuan kedaulatan Republik Indonesia sehingga melahirkan politik luar negeriRI yang bebas dan aktif.Prinsip politik luar negeri yang bebas aktif tersebut merupakan suatu acuan atau penunjuk arahuntuk membentuk atau mengembangkan pengertian, sikap, dan tingkah laku seluruh warganegara Indonesia tentang politik luar negeri negaranya. Prinsip-prinsip ini selalu dilontarkandan digunakan secara konsisten oleh para diplomat Republik Indonesia, pejabat, anggotaDewan Perwakilan Rakyat dan para analis dalam setiap pengambilan keputusan.Dihat dari berbagai aspek, Indonesia berada pada posisi yang relative lemah sejak awal masakemerdekaan, namun kebijakan politik luar negerinya terus berusaha melaksanakan perananyang relative independen sesuai dengan prinsip idealnya yang bebas dan aktif. Arah politikIndonesia yang bebas aktif dan berorientasi pada kepentingan nasional, menitikberatkan padasolidaritas antarnegara berkembang, mendukung perjuangan kemerdekaan bangsa, menolak penjajahan dalam segala bentuk, serta meningkatkan kemandirian bangsa dan kerjasamaintemasional bagi kesejahteraan rakyat.Politik luar negeri yang diterapkan oleh Indonesia mengacu pada sifat netralitas, yaitu sepertipenyelesaian permasalahan secara damai, penghormatan terhadap kemerdekaan dankedaulatan setiap bangsa, dan hubungan luar negeri yang berorientasi perdamaian.Pelaksanaan politik luar negeri yang bebas aktif ini, Indonesia tetap mengabdikannya kepadakepentingan nasional, khususnya pembangunan ekonomi.Berdasarkan prinsip bebas aktif ini Indonesia selalu mengingatkan bahwa setiap negaramemiliki hak untuk memilih bentuk pemerintahannya sendiri dan mengikuti langkah-langkahpembangunannya sesuai dengan proritas-prioritas pembangunan, latar belakang budaya danevolusi historisnya yang spesifik. Dalam makalah ini saya akan membahas mengenai bagaimanapengimplementasian politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif khususnya semenjakproklamasi kemerdekaan Republik Indonesia Era Soekarno(Orde Lama) dan Era Soeharto(OrdeBaru) beserta tantangan-tantangan yang ditemui dalam pelaksanaannya

II. PEMBAHASAN
Prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif dikemukakan pertama kali olehMohammad Hatta dalam keterangnnya didepan badan pekerja KNIP pada
September 1948.Menurut Hatta, bebas artinya menentukan jalan sendiri, tidak terpengaruh oleh pihak manapun juga. Sedangkan aktif artinya menuju perdamaian dunia dan bersahabat dengan segala bangsa.Sementara dalam pengertian scara universal maksudnya Bebas, artinya bahwa Indonesia tidakakan memihak salah satu blok kekuatan-kekuatan yang ada di dunia ini. Aktif, artinya Indonesiadalam menjalankan politik luar negerinya selalu aktif ikut menyelesaikan masalah-masalahinternasional. Misalnya, aktif memperjuangkan dan menghapuskan penjajahan sertamenciptakan perdamaian dunia. Berdasarkan politik luar negeri bebas dan aktif, Indonesiamempunyai hak untuk menentukan arah, sikap, dan keinginannya sebagai negara yangmerdeka dan berdaulat. Oleh karena itu, pengambilan keputusan kebijakan Indonesia tidakdapat dipengaruhi oleh kebijakan politik luar negeri negara lain

0 coment:

Poskan Komentar